Pengawasan Harus Tegas

PENGAWASAN pada makanan, baik yang terbungkus maupun tidak harus dilakukan secara tegas. Seperti jelang Lebaran kali ini, banyak makanan tidak layak konsumsi dan berpengaruh buruk terhadap kesehatan konsumen beredar luas di pasaran. Hal ini hanya karena ulah sejumlah oknum yang menginginkan untung lebih pada momen hari raya.
Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang Ngargono menuturkan, pengawasan terhadap produk-produk makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat harus diperketat. Pengawasan yang efektif, ungkapnya, antara lain bisa dilakukan jika konsumen juga bersedia melindungi dirinya sendiri dengan selektif terhadap produk-produk yang akan dikonsumsi. Sehingga konsumen perlu memahami ciri-ciri produk yang sudah terdaftar dan aman untuk dikonsumsi ataupun tidak.
“Hal ini juga perlu dibarengi dengan pengawasan dari pihak terkait. Bagi konsumen, jika ada produk dengan harga jauh lebih murah hendaknya perlu mewaspadai tentang keamanan produk itu,” tandas Ngargono.
Aparat penegak hokum, menurut Ngargono, juga harus bertindak tegas pada pemilik serta pengedar produk obat dan makanan yang tidak memiliki izin edar serta tidak sesuai dengan peraturan. “Penyitaan dan pemusnahan barang bukti memang harus tetap dilakukan dan ditingkatkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak.
Pada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa barangsiapa pelaku usaha melanggar kaidah persyaratan makanan dan minuman, maka diancam pidana maksimal lima tahun penjara dan denda sebesar Rp 2 miliar. “Kalau ini diterapkan, dimungkinkan bisa memberikan efek jera,” jelas Ngargono.
Terkait dengan kesehatan dan keamanan produk dalam parsel, Ngargono berharap adanya regulasi khusus bagi pembuat parsel. “Regulasi tersebut bisa menyangkut pencantuman identitas pembuat parsel yang diterakan pada pembungkus/kemasannya. Hal ini sebagai bentuk tanggungjawab atas keamanan dan kesehatan dari isi bingkisan tersebut, sehingga memang benar-benar berkualitas,” ujarnya.
Jika pembuat parsel mencantumkan nama, alamat, dan nomor telepon, tentu kualitas barang akan lebih terjaga. Selain itu, dengan alamat tersebut, ada pihak yang bertanggungjawab jika ada barang dalam bingkisan yang bermasalah. (puji)
sumber : harian semarang